BAPPEDA: Badan Pencitraan Pemerintah Daerah

178
Oleh: RAMLI
(Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi FITRA NTB)

 

 

Pernah membaca advertorial di Harian Lombok Post[1]berjudul: Setelah PON Sukses, Embarkasi Lancar, Jalan Mantap, Apalagi? Jika boleh saya simpulkan, advertorial yang menampilkan foto Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Rosyadi Sayuti tersebut setidak-tidaknya ingin meyampaikan betapa heroiknya semangat TGB dalam menumbuhkan kebanggaan masyarakat NTB di tingkat lokal maupun nasional.

Tiga capaian yang menjadi focus advertorial yang dimuat harian tersebut, yaitu perolehan medali pada PON Riau beberapa waktu lalu yang melampaui target. Kedua, keberhasilan operasi embarkasi haji di BIL. Terakhir, infrastruktur jalan provinsi yang dikatakan telah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Ketiganya dibumbui ceritera-ceritera yang mengesankan.

Dan coba perhatikan kata-kata terakhir dari judul tulisan tersebut: Apa Lagi?. Dengan menggunakan kalimat tanya seperti itu seolah tim penyusun advertorial (Bappeda?) ingin membuktikan kepada khalayak bahwa TGB telah berhasil memberikan kepuasan terhadap masyarakat (dalam kaidah ilmu nahwu: littaukiidi – untuk penegasan). Lalu yang kedua, secara tersirat pemerintah ingin mengatakan kepada pengritiknya: “Kami berhasil dan telah melakukan hal-hal yang membanggakan,”.

Tulisan serupa tidak hanya muncul di harian Lombok Post, tetapi juga Harian Suara NTB[2], salah satu harian lokal dengan oplah besar selain Lombok Post. Tulisan tersebut muncul pada hari Senin-Selasa (8-9/10) di LP, dan Senin (-Selasa?) (15/10) pada Harian SN. Selang sehari, advertorial berjudul: Jalan Mulus yang Lain Terurusmuncul di kedua harian tersebut pada halaman pertama. Berikutnya pada hari Jum’at (11/10), di dua harian tersebut, advertorial ketiga dimuat, dengan judul: Dulu Sakit Hati, Kini Dipuji.

Demokrat mendompleng?

Namun sangat disayangkan, partai Demokrat yang dipimpin TGB secara mengejutkan disebut-sebut sebagai factor keberhasilan meraih capaian membanggakan itu dalam advertorial tersebut. Coba perhatikan judul sambungannya: Ada Kaitan TGB sebagai Ketua Demokrat[3]. Bahkan secara eksplisit pada paragraf terakhir sebagai penutup tulisan ini, satu komentar panjang TGB, saya kira berpotensi mencederai rasa keadilan sebagian masyarakat di daerah ini. Coba simak komentar TGB; menjawab pertanyaan, apakah keberhasilannya ada kaitan dengan kepindahannya ke Partai Demokrat dan menjadi Ketua DPD PD NTB: “Saya kira ya, meski sulit juga kita buktikan. Dan secara pribadi ketika menerima tawaran teman-teman untuk memimpin PD NTB, niat saya memang hanya itu, agar apa yang telah kita rencanakan dalam RPJMD mendapat dukungan pusat. ……..”

Jika dilihat secara factual, maka komentar TGB dan judul sambungan advertorial yang dimuat Senin dan Selasa tersebut oleh sebagian pengamat bahkan orang awam sekali pun akan mengatakan bahwa itu “sah-sah saja dan boleh jadi demikian”, meskipun itu debatable, sebagaimana TGB sendiri belum yakin. Karena sejauh ini belum ada kajian secara ilmiah. Selain itu, logika sederhana sebagai antithesa komentar TGB di atas adalah: “Saya tidak akan berhasil seperti ini jika tidak memilih menjadi pragmatis dalam hal pilihan politik,”.

Namun yang menjadi catatan substantif dalam tulisan pendek ini adalah hal yang sangat mendasar, yaitu soal etis atau tidak etis. Dalam soal apa?

Advertorial yang dimuat oleh kedua surat kabar tersebut adalah susunan tim dan dipesan oleh Bappeda (ekskutif), yang nota bene untuk membayar biaya pemuatan advertorial tersebut menggunakan uang rakyat (APBD), bukan dana dari Partai Demokrat. Akan tetapi, secara gamblang kita bisa memerhatikan, bagaimana tim penyusun advertorial ini berusaha menggiring opini public bahwa factor utama keberhasilan TGB adalah Partai Demokrat. Atau secara tersirat, tulisan ini hendak mengatakan kepada pembaca (public): “Jika NTB ingin maju maka pilihlah TGB kembali, karena TGB adalah Ketua DPD Partai Demokrat NTB.”

Biaya untuk memasang advertorial tersebut memang sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD NTB 2012, yaitu sekitar Rp 14.500.000 (Data diolah oleh Fitra NTB) dari sekitar Rp 2,37 triliun. Ini menjadi sangat tidak etis ketika pelaksanaan Pemilihan Gubernur NTB tinggal beberapa bulan saja.

Saya kira, alangkah eloknya, jika pemerintah terus berkarya dengan membelanjakan APBD sebesar-besarnya untuk rakyat, dan biarkan rakyat sendiri yang menilai, karena saya kira rakyat NTB telah pandai memberikan penilaian kepada kinerja pemimpinnya dan elit-elit di daerah. Selanjutnya, jangan sampai incumbentmemanfaatkan secuil pun bagian dari uang rakyat tersebut untuk kepentingan kekuasaan, pribadi, maupun kelompok kepentingan tertentu, terutama menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah, misalnya mengambil bagian dari APBD untuk membiayai dana kampanye keberhasilan pasangan kepala daerah secara massif, perjalanan dinas yang meningkat, dan dana bantuan sosial (bansos) yang meningkat pula secara signifikan.

Dalam hal ini, tentu TGB akan dilematis, karena TGB secara personal bukan hanya seorang Gubernur masyarakat NTB, melainkan juga Ketua dari anggota Partai Demokrat.

Akhirnya, saya pribadi berharap tulisan ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon ma’af. Tabiik.


[1]Lombok Post, 8-9 Oktober 2012
[2]Suara NTB, 15 Oktober 2012
[3]Lihat Harian Lombok Post edisi 8-9 Oktober 2012
SJBKJADBKH