Kinerja Keuangan Provinsi NTB Tahun 2021 Terburuk dalam 10 Tahun Terakhir

830

Kinerja pemerintah provinsi NTB menunjukkan tren yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan daerah. Bahkan capaian tahun 2021 tercatat sebagai yang terburuk dalam satu dekade. Pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir ini juga mengalami stagnasi, yang diakibatkan oleh buruknya perencanaan serta lemahnya kepemimpinan Zul-Rohmi yang sempat berjanji melanjutkan ikhtiar TGB Zainul Majdi.

Pembangunan daerah selama beberapa tahun ini lebih banyak digerakkan oleh proyek pembangunan pemerintah pusat. Tidak tampak gebrakan-gebrakan yang signifikan yang ditunjukkan oleh Pemprov secara mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam 4 tahun terakhir APBD hanya mampu tumbuh rata-rata 0,5% per tahun, jauh merosot berkali lipat dibandingkan periode-periode sebelumnya dengan rata-rata di atas 15% per tahun

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 tercatat sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Target pendapatan daerah hanya tercapai sekitar 90%, sedangkan belanja daerah terealisasi hanya sekitar 83,9%. Sehingga terdapat SILPA lebih dari Rp 300 M yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun lalu.

Pemprov gagal dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemprov hanya mampu membelanjakan APBD sekitar 83,9% dari anggaran belanja sebesar Rp 6,38 T. Beberapa pos belanja yang diharapkan mampu mengungkit ekonomi, seperti belanja modal, dan belanja untuk penanganan dampak pandemic Covid-19 hanya terserap masing-masing 59,1% dan 57,0%.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemprov NTB diproyeksikan gagal dalam memastikan realisasi misi NTB Mandiri dan Sejahtera jika tidak melakukan pembenahan, yang salah satunya diindikasikan dengan semakin merosotnya kapasitas dan kemandirian keuangan daerah. Realisasi PAD tahun 2021 hanya 77% dari target sebesar Rp 2,3 T, atau sebesar Rp 1,7 T. Nominal realisasi tersebut bahkan turun (-) 3,8% dibanding capaian tahun 2020 sebesar Rp 1,8 T di saat ekonomi terkontraksi sangat dalam. Sementara tahun 2021 pemerintah mengklaim berhasil memulihkan perekonomian daerah.

SJBKJADBKH