Rakyat Berkehendak: Pilkada, Percayakan Pada Rakyat

1318
Rakyat Berkehendak:
Pilkada, Percayakan Pada Rakyat
Minggu (21/09) pagi, Komite Aksi NTB BERSIH 2014 menggelar aksi edukasi terkait penolakan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Aksi ini dimulai pukul 06.30 di Arena Car Free Day, Taman Udayana Mataram, NTB. Massa melakukan long march dari depan Islamic Center NTB menuju Taman Udayana sambil menggelar sepanduk bertuliskan “Pilkada, PERCAYAKAN PADA RAKYAT!” Massa kemudian membagikan brosur berisi materi edukasi tentang Pilkada langsung.
Deny Hartawan, Koordinator Komite Aksi NTB Bersih 2014 mengatakan Aksi ini sebagai bentuk edukasi  terhadap masyarakat tentang arti penting Pilkada langsung. Aksi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri  warga masyarakat untuk mempertahankan haknya dalam menentukan pemimpin.
Saat ini para wakil rakyat di DPR RI sedang menggodok undang-undang terbaru tentang pemilihan kepala daerah. Point pentingnya, ada upaya sebagian kelompok politik untuk mengembalikan pemilihan secara langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD, dengan berbagai alasan antara lain maraknya Politik Uang, Cost politik tinggi/beban daerah terhadap anggaran pemilihan langsung tinggi, dan maraknya konflik horizontal.
Menurut Deny, debat mengenai sistim pemilihan Kepala Daerah secara langsung atau diwakilkan semestinya tidak diposisikan semata dalam ranah debat teknis mengenai kekurangan dan kelebihannya atau manfaat dan mudharatnya, melainkan harus diposisikan pada diskursus yang lebih ideologis bahwa urusan memilih Pemimpin khususnya Kepala Daerah adalah hak milik rakyat yang sah.
Deny Hartawan menegaskan ide untuk mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah upaya pemberangusan hak rakyat yang sah untuk memilih pemimpin. “Urusan memilih pemimpin itu hak kita sebagai rakyat. Rakyat berkehendak: kami sendiri yang pilih. Rakyat mampu, tidak perlu anda Parpol dan anggota DPRD mewakili kami dalam urusan itu,” tegasnya.
Idealnya, Komite Aksi NTB Bersih 2014 berpandangan Pemilu kedepan dilaksanakan hanya dua jenis saja, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif, yang dilaksanakan secara serentak baik pusat maupun daerah, secara on-line. Namun untuk menuju kondisi ideal ini diperlukan masa transisi sebagai penyesuaian dari kondisi sekarang dan membutuhkan perbaikan dalam sistim administrasi kependudukan.
Untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada langsung Komite Aksi NTB Bersih 2014 mengajak Pimpinan-pimpinan Partai Politik dan anggota DPR RI untuk :
  1. Memperbaiki proses rekruitmen calon kepala daerah sehingga calon yang diusung punya rekam-jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan warga, memliki integritas sehingga tidak membutuhkan biaya besar untuk mensosialisasikannya.
  2. Terus melakukan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam permainan elit yang rawan konflik
  3. Tidak lagi melakukan praktik candidation buying atau meminta pembayaran kepada calon.
  4. Menetapkan pengaturan jumlah maksimal/tertinggi dana kampanye untuk masing-masing calon untuk membatasi cost politik secara keseluruhan.
  5. Mendorong efisiensi biaya pelaksanaan Pilkada melalui pembatasan jumlah kelompok kerja KPUD, Mengurangi jumlah petugas KPPS, Standarisasi unit cost, Optimalisasi TPS, memperbesar DPT per-TPS, Menghapus PPS.
SJBKJADBKH