NTB Gemilang di Tengah Kapasitas Fiskal Daerah yang Rendah

NTB Gemilang telah menjadi slogan yang popular dalam beberapa bulan, sejak kemenangan pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah dalam perhelatan pemilihan gubernur pada pertengahan tahun lalu. Pasangan ini mengidentifikasi diri sebagai pelanjut ikhtiar TGB. Dua periode TGB meninggalkan cerita sukses. Zul-Rohmi diharapkan banyak pihak dapat menyamai capaian-capaian pemerintah sebelumnya.

Tahun 2019 adalah tahun pertama implementasi visi NTB Gemilang. Visi ini diterjemahkan dalam 6 misi, yaitu: (1) NTB Tangguh dan mantap; (2) NTB Bersih dan Melayani; (3) NTB Sehat dan Cerdas; (4) NTB Asri dan Lestari; (5) NTB Sejahtera dan Mandiri; dan (6) NTB Aman dan Berkah. Misi-misi ini selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk 59 program unggulan sebagaimana tercantum dalam RPJMD NTB Tahun 2018-2023. Seluruh misi tersebut diharapkan terwujud pada akhir periode kepemimpinan paket Zul-Rohmi.

Efektifnya visi NTB Gemilang berjalan tahun ini dan akan menyongsong tahun kedua yang diawali dengan serangkaian tahapan perencanaan, baik partisipatif, teknokratis, politis, bawah-atas dan atas-bawah. Secara konsep, visi NTB Gemilang memperlihatkan semangat dan komitmen pasangan Zul-Rohmi untuk mendorong NTB keluar dari citra negatif sebagai daerah kantong persoalan sosial secara nasional. Bahkan visi ini menyiratkan keinginan untuk mendorong NTB dapat berkiprah di kancah nasional dan internasional. Namun semangat dan komitmen ini harus diringi dengan komitmen penganggaran yang pro rakyat dan inklusif sebagai cermin komitmen yang tercantum dalam RPJMD NTB 2018-2023, agar visi besar tersebut tidak menjadi pepesan kosong. Dan tentu diharapkan mampu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Semangat visi-misi pasangan Zul-Rohmi patut diapresiasi. Namun kita tahu bahwa implementasinya dihadapkan dengan kendala dan tantangan  yang tak ringan. Pertama, kondisi perekonomian daerah mengalami perlambatan akibat sektor pariwisata yang terpapar dampak bencana gempa bumi dan kenaikan harga tiket pesawat. Kedua, proses pileg 2019 yang diprediksi menghadirkan anggota legislative yang minim kapasitas dan akuntabilitas. Ketiga, ketersediaan dana pembangunan daerah yang terbatas.

Ketersediaan dana pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Pada banyak kasus, meskipun anggaran tersedia secara memadai, tapi dikelola dengan buruk juga dapat menjadi factor kegagalan pembangunan. Adanya konsistensi antara rencana program pembangunan daerah dengan rencana anggarannya memperbesar peluang keberhasilan program. Namun, pemerintah daerah selalu dihadapkan dengan (potensi) anggaran yang terbatas.

Bagaimanakah kondisi kapasitas fiskal daerah? Dan bagaimana peluangnya dalam mendukung pencapaian visi NTB Gemilang?

DETIL