Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 per 31 Agustus 2021 di NTB di atas rata-rata nasional. Capaian ini berpeluang untuk ditingkatkan pada tahun depan agar berdampak pada upaya akselerasi pemulihan ekonomi daerah.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, secara agregat realisasi pendapatan dan belanja pemda di wilayah NTB tahun 2021 masing-masing sekitar 57,6 persen dan 51,4 persen. Sementara itu, rata-rata realisasi secara nasional pendapatan seluruh pemda mencapai 53,7 persen, dan serapan belanja daerah mencapai 43,7 persen.
Kinerja serapan belanja daerah tersebut bahkan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data monev TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran), serapan belanja daerah di wilyah NTB pada periode yang sama tahun lalu mencapai 48,4 persen.
Dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, kinerja realisasi pendapatan Kabupaten Lombok Tengah terendah di NTB dengan capaian 49,1 persen dari target sebesar Rp2,19 triliun. Di samping itu, terdapat 4 kabupaten/kota dengan realisasi belanja di bawah 50 persen sampai dengan bulan Agustus, yaitu Sumbawa Barat dengan realisasi 47 persen dari target Rp965,7 miliar, Lombok Barat dengan realisasi 47,6 persen dari target Rp1,7 triliun, Kota Bima dengan realisasi 48,2 persen dari target Rp764,7 miliar dan Kota Mataram dengan realisasi 49,3 persen dai target Rp1,4 triliun.
Kkan inerja serapan anggaran kabupaten/kota tersebut dapat ditingkatkan, karena anggaran pembangunan tersedia dalam jumlah mencukupi. Hal tersebut ditunjukkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan realisasi belanja.
Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu tercatat realisasi belanjanya lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan skema pembiayaan belanja yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah, seperti dana SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun pinjaman daerah.[]
