INFO ANGGARAN — Anggaran sektor air minum dan sanitasi (WASH) di Kabupaten Lombok Timur pada 2026 masih tergolong minim. Di tengah target peningkatan layanan dasar, alokasi untuk sektor tersebut justru hanya mencapai Rp23,5 miliar atau sekitar 0,76 persen dari total APBD yang mencapai Rp3 triliun lebih.
Kondisi itu mengemuka dalam Forum Konsolidasi Daerah Jaringan Advokasi Anggaran Lombok Timur yang digelar pada Sabtu (9/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, media, hingga pegiat advokasi kebijakan publik.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menilai persoalan utama bukan sekadar janji politik pemerintah daerah, melainkan bagaimana memastikan setiap program benar-benar memiliki dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau sudah didokumentasikan dalam RPJMD dan Renstra OPD, otomatis janji kampanye itu jalan. Tapi pertanyaannya sekarang, setiap kebijakan kalau mau jalan harus terdanai,” kata Ramli.
Ia menyinggung ironi hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat sebenarnya telah berkontribusi besar melalui pajak yang dibayarkan setiap hari.
“Kita sudah membayarkan kopi untuk mereka berpikir, menyediakan makan untuk mereka rapat memikirkan kita. Tapi tetap saja kita dilupakan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ramli menjelaskan struktur APBD Lombok Timur masih didominasi belanja pegawai. Dari total APBD sekitar Rp3 triliun, sebanyak 42,6 persen atau sekitar Rp1,3 triliun habis untuk gaji pegawai, tunjangan, hingga belanja birokrasi lainnya.
Sementara belanja barang dan jasa mencapai 31,5 persen, transfer ke desa sebesar 13,4 persen, dan belanja modal atau infrastruktur hanya sekitar 8,7 persen.
“Kalau diibaratkan bangun rumah, hampir separuh uang habis buat ongkos tukang. Sisanya baru beli bahan,” kata Ramli.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin sempit, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum, sanitasi, dan layanan lingkungan.
Anggaran Air Minum dan Sanitasi Turun
Ramli mengungkapkan, sektor WASH justru mengalami penurunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2026, alokasi air minum dan sanitasi hanya Rp23,5 miliar.
Dari jumlah itu, anggaran terbesar dialokasikan untuk pengelolaan sampah sekitar Rp9,16 miliar. Sementara air minum memperoleh Rp9 miliar dan sanitasi sekitar Rp5,3 miliar.
Padahal, dalam RPJMD Lombok Timur, peningkatan akses air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Kalau dulu rata-rata bisa satu persen lebih dari APBD, sekarang tinggal 0,76 persen,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya dukungan dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk air minum dan sanitasi disebut terus menurun.
“DAK fisik air minum sekarang hanya Rp4,6 miliar. Dulu bisa Rp9 sampai Rp10 miliar,” katanya.
Selain kecilnya anggaran WASH, Lombok Timur juga masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ramli menyebut sekitar 84 persen pembiayaan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 14 persen.
Ironisnya, transfer pusat juga mengalami penurunan signifikan pada 2026.
“Transfer ke daerah turun 19 persen. DAK fisik turun paling besar sampai 81 persen. Dana desa juga dipotong 69 persen,” ujarnya.
Menurut Ramli, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik.
Belanja per kapita masyarakat Lombok Timur pada 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp1,89 juta per tahun. Jika dihitung secara riil setelah inflasi, nilainya terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Artinya pelayanan publik yang bisa kita nikmati juga makin terbatas,” katanya.
PAD Naik dari Sektor Kesehatan
Dalam forum konsolofasi itu, Ramli juga menyoroti peningkatan PAD Lombok Timur yang sebagian besar justru berasal dari sektor kesehatan.
Menurutnya, kenaikan PAD dipengaruhi kapitasi BPJS di BLUD puskesmas dan rumah sakit, serta tambahan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.
“Peningkatan PAD ini sebagian besar dari orang sakit. Uang pembangunan kita disumbang dari orang sakit,” ujarnya.
Selain itu, Lombok Timur memperoleh tambahan sekitar Rp83 miliar dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.
Ramli mengatakan pengawasan terhadap kualitas belanja publik menjadi penting, terutama karena anggaran layanan dasar semakin kecil.
“Uangnya sudah kecil, kalau dibelanjakan tidak tepat, yang rugi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung temuan pengawasan tahun sebelumnya terkait proyek air minum dan sanitasi yang tidak selesai hingga rumah tangga yang tidak menerima manfaat program.
Ke depan, pihaknya mendorong pemerintah daerah membuka informasi anggaran secara berkala melalui skema citizen budget agar masyarakat lebih mudah memahami penggunaan APBD.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyelesaikan urusan masyarakat,” pungkasnya.*
