INFO ANGGARAN — Pemerintah daerah kini tidak cukup hanya bekerja. Di era digital dan keterbukaan informasi, pemerintah juga dituntut mampu menjelaskan kepada publik soal uang rakyat dibelanjakan untuk apa, di mana, dan seberapa besar dampaknya.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), gagasan itu mulai diarahkan ke model baru transparansi fiskal bernama Citizen Budget. Konsep ini didorong menjadi instrumen komunikasi publik sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif.
Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara FITRA NTB dengan jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB pada 25 Mei 2026 lalu.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda menjelaskan Citizen Budget merupakan “dokumen anggaran versi rakyat”, yakni penyederhanaan informasi APBD agar lebih mudah dipahami masyarakat umum.
Menurutnya, selama ini dokumen anggaran daerah terlalu teknis dan sulit diakses warga.
“Dokumen anggaran itu sangat teknis karena terdiri dari ratusan hingga ribuan halaman, dipenuhi kode rekening, nomenklatur teknis, dan singkatan birokrasi,” jelas Ramli dalam paparannya.
Akibatnya, partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah dinilai belum benar-benar substantif.
FITRA NTB juga menilai masyarakat selama ini kesulitan mengetahui secara jelas berapa alokasi anggaran misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga WASH di daerah mereka.
Tak hanya masyarakat umum, kelompok masyarakat sipil pun disebut mengalami hambatan melakukan pengawasan berbasis data karena format dokumen yang tidak ramah publik.
“Visual yang menarik dan sederhana menjadi kunci agar masyarakat benar-benar memahami substansi anggaran,” demikian salah satu poin dalam paparan FITRA NTB.
APBD Dinilai Terlalu Rumit dan Sulit Dipahami
Dalam paparannya, FITRA NTB menyoroti sejumlah kelemahan sistem transparansi anggaran yang tersedia saat ini.
Selain terlalu teknis, dokumen APBD juga dinilai minim penjelasan mengenai dampak nyata anggaran terhadap masyarakat. Warga hanya disuguhi tabel dan angka tanpa narasi manfaat.
Musrenbang juga disebut sering berjalan formalitas karena masyarakat tidak memperoleh gambaran utuh mengenai struktur anggaran daerah.
Di sisi lain, kondisi itu memicu maraknya misinformasi dan salah tafsir terkait penggunaan APBD.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik atau akrab disapa Aka, mengakui persoalan komunikasi publik memang masih menjadi tantangan di tingkat perangkat daerah.
“Tetap perangkat daerah wajib juga memberikan informasi kepada publik. Nanti yang bersifat insidentil dan kasuistis itu baru disampaikan di sini. Karena kalau perangkat daerah tidak menyampaikan, berarti tidak ada keterbukaan informasi publik,” kata Aka.
Namun, ia menilai kemampuan pengelolaan informasi di banyak OPD masih lemah. Menurut Aka, model Citizen Budget dapat menjadi solusi untuk menjembatani bahasa teknokratis birokrasi dengan kebutuhan informasi masyarakat umum.
Dinilai Bisa Jadi “Senjata Politik” Positif Kepala Daerah
FITRA NTB menilai Citizen Budget bukan hanya instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi aset politik kepala daerah.
Dalam paparannya, ada lima manfaat utama yang disebut bisa diperoleh pemerintah daerah.
Mulai dari membangun citra sebagai pemimpin transparan dan pro-rakyat, memperkuat akuntabilitas publik, hingga membedakan NTB dari daerah lain melalui inovasi transparansi fiskal.
Citizen Budget juga dinilai dapat menjadi warisan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance legacy bagi kepemimpinan daerah.
“Nanti sambil kita evaluasi seperti apa teknisnya,” kata Aka.
Ramli menambahkan, konsep tersebut sebenarnya tidak membutuhkan sistem baru yang rumit. “Ini sebenarnya tidak membutuhkan sistem yang baru,” imbuh Ramli.
Menurut dia, transparansi anggaran cukup diintegrasikan dalam kanal informasi pemerintah yang sudah tersedia.
“Kalau untuk mendukung keterbukaan informasi publik, bisa dibuatkan halaman khusus di PPID, dan nanti bisa menjadi contoh sama Komisi Informasi Pusat. Nanti di website kita dalam bentuk berita bisa ditampilkan. Jadi semua bisa berfungsi,” jelas Aka.
Ramli juga menyebut implementasi Citizen Budget dapat lebih efisien dibanding pola komunikasi publik konvensional pemerintah daerah.
“Dan menurut saya kalau kita pakai model Citizen Budget ini bisa akan lebih efesien. Biaya iklan yang Rp 1,4 miliar di APBD tahun ini bisa dimanfaatkan. Di BKAD kalau tidak salah, besar juga biaya iklannya,” ujar Ramli.
Disiapkan Masuk Forum OGP dan Literasi Anggaran Kampus
FITRA NTB kini mulai menyiapkan roadmap implementasi Citizen Budget di NTB.
Tahapannya meliputi pengembangan platform visual, pembentukan forum multipihak, hingga edukasi publik secara berkelanjutan.
Konsep ini juga dirancang agar dapat dipresentasikan dalam forum Open Government Partnership (OGP) yang akan berlangsung di Korea Selatan.
“Inovasi Citizen Budget yang akan kita upayakan ini bisa dipresentasikan nanti di pertemuan OGP tahun ini. Sekarang ini waktunya untuk menyusun rencana aksi,” jelas Ramli.
Ia menambahkan, komunikasi anggaran publik juga perlu diperkuat melalui literasi masyarakat, termasuk di lingkungan kampus.
“Teman-teman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram sempat mengundang saya untuk menjadi narasumber terkait anggaran, alasannya supaya mereka tidak salah dalam menulis. Organisasi yang lain juga saya ajak untuk adakan diskusi literasi anggaran,” ungkap Ramli.
“Kita juga sedang mencoba masuk ke kampus-kampus seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Seknas FITRA di Jakarta, seperti Literasi Anggaran Goes to Kampus. Mereka bikin kegiatan untuk pengenalan anggaran,” lanjutnya.
Sementara itu, Ramli menyebut komunikasi awal dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB pada 8 Mei 2026 yang lalu telah berjalan positif.
“Di BKAD kemarin sudah oke, tinggal menunggu bagaimana konsepnya untuk kita diskusikan. Pastinya untuk teknis dan lain-lain diserahkan di Kominfo katanya pak Kaban BKAD. Soal anggaran juga sudah siap dianggarkan di APBD Perubahan,” jelasnya.
Ke depan, Citizen Budget diharapkan tidak hanya menjadi dokumen informasi publik, melainkan juga alat kontrol sosial warga terhadap APBD.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi pemerintahan, pendekatan ini dinilai berpotensi mengubah cara pemerintah daerah berkomunikasi dengan masyarakat dari sekadar melaporkan angka, menjadi menjelaskan manfaat nyata penggunaan uang rakyat.*
