12 SKPD PEMPROV NTB SANGAT LAMBAN AJUKAN LELANG Sampai Akhir April, Realisasi Pengajuan Lelang Masih Dibawah 10 Persen

228

12 SKPD PEMPROV NTB SANGAT LAMBAN AJUKAN LELANG
Sampai Akhir April, Realisasi Pengajuan Lelang Masih Dibawah 10 Persen
Dari total 27 SKPD Pemprov NTB yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.
FITRA NTB minta atasan langsung SKPD untuk memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu.
Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyarankan para Asisten dan Sekretaris Daerah agar fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi SKPD-SKPD ini, sekaligus ikut membantu mencari pemecahan masalah, karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban. “Perlu identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” sarannya.
Berdasarkan trend pengadaan barang/jasa dua tahun terakhir, Ervyn berpandangan jajaran manager birokrasi Pemprov NTB sudah saatnya mulai mengembangkan sistem reward and punishment untuk staf, alih-alih sekedar peringatan dari atasan. Untuk tujuan itu perlu ada informasi akurat mengenai kinerja personal birokrasi yang tugasnya terkait lelang, seperti  Staf terkait lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala SKPD. “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,” terangnya.
Baru-baru ini, Sekda NTB, H. Muhammad Nur melaksanakan Rapat Pimpinan mendadak dan memberi peringatan kepada para Kepala SKPD untuk memperbaiki kinerjanya. Penurunan kinerja SKPD juga mendapat sorotan dari DPRD NTB dan masyarakat.
Merujuk data yang dilansir FITRA NTB, sampai akhir April 2015 ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE. Nilai lelang yang diajukan belum sampai 10 persen dari total proyek yang ditangani. SKPD-SKPD itu antara lain Dinas Pertanian & TPH dengan Kepala Dinas  Ir. Mokhlis, MSi, Dinas Dikpora yang dipimpin Ir. Rosiady H. Sayuti, MSc. PhD, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dibawah dr. Elly Rosila Wijaya.
Bukan itu saja.  Dari 12 SKPD tersebut  bahkan ada 8 SKPD yang sama sekali belum mengajukan lelang satu proyek pun. Sebut saja Dinas Peternakan & Keswan yang dipimpin Ir. Budi Septiani, dengan total nilai lelang Rp. 10,002 milyar (11 paket) atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin pejabat baru L. Moh. Faozal S.Sos  MSi (Rp. 5,288 milyar, 13 paket). Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan  dengan Kepala Dinas Ir. Aminollah, MSi (Rp. 2,570 milyar, 4 paket), dan BPBD yang dipimpin Ir. Wedha Magma Ardhi, MT (Rp. 1,904 milyar, 4 paket). Sisanya,  4 SKPD lainnya dengan nilai pengadaan Rp. 1 milyar ke bawah yang hanya punya beban satu paket namun sampai bulan ke empat belum juga mengajukan lelang ke ULP.
Diluar 12 SKPD tersebut, meski kinerjanya masuk kategori  SEDANG, namun karena jumlah nominal nilai lelangnya relatif besar disarankan mendapat perhatian khusus.   6 SKPD tersebut, yakni: RSUP (sisa lelang: Rp. 13,942 milyar/1 paket), Distamben (Rp. 12,132 milyar/6 paket), Dinas Perkebunan (Rp. 7, 091 milyar/7 paket), Dinas Kesehatan (Rp. 5,179/5 paket), Biro Umum (Rp. 2,826 milyar/8 paket), dan Diskop UMKM (Rp. 1,875 milyar/3 paket).
Rekomendasikan Semua Proyek Sudah Tanda Tangan Kontrak Akhir Juni.

Menurut FITRA NTB, idealnya paling lambat pada  Akhir Mei setiap tahunnya semua proyek sudah selesai dilelang. Meski demikian dengan trend pencapaian kinerja lelang yang sedang berlangsung Pemprov NTB masih mungkin untuk menetapkan target bahwa pada Akhir Juni 2015 semua proyek lelang sudah harus ditandatangani kontraknya.  “Masih mungkin untuk menargetkan pada Akhir Juni nanti semua proyek sudah tanda tangan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Syaratnya, segera ada tindakan yang jelas untuk membantu masalah yang dihadapi sejumlah SKPD yang lamban. Tentu saja ULP-LPSE pun perlu mendapat perhatian selama bulan Mei-Juni mengingat volume lelang yang akan numpuk pada bulan-bulan itu,” kata Ervyn Kaffah.  
Ervyn mengkritik Kepala SKPD yang senang menunda-nunda pengajuan lelang karena berfikir waktu masih tersedia. Menurutnya, jika dapat dilaksanakan pada Bulan Februari atau Maret, untuk apa SKPD menunda pengajuan lelang sampai Bulan Mei atau Juni. Yang harus menjadi pertimbangan Kepala SKPD belum tentu proses lelang hingga pelaksanaan proyek berjalan mulus. Lebih-lebih lagi, jika lelang baru selesai tengah tahun, hal  itu selain berdampak terhadap makro-ekonomi daerah, secara riil berarti cukup lama mereka (warga) yang bergantung pada aktivitas perusahaan penyedia barang/jasa tidak bekerja atau libur. Lebih ironis lagi, selama enam  bulan itu belanja gaji, tunjangan dan overhead SKPD terus dibayarkan tanpa penundaan.
Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat arahan Gubernur NTB bahwa seluruh pengerjaan proyek harus tuntas pada Akhir November. Sebelumnya,  Gubernur telah menegaskan  bahwa tahun ini tidak boleh lagi ada proyek yang masih dikerjakan pada Bulan Desember.
Tahun 2015 ini dengan jumlah pagu lelang Rp. 510 milyar Pemprov NTB melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode lelang melalui ULP-LPSE sebanyak 255 paket. Sisanya sebesar Rp. 720 milyar tidak dilelang. Volume anggaran dan jumlah paket lelang tahun ini lebih rendah dari tahun lalu karena pada tahun 2014, pagu lelang Pemprov NTB mencapai  Rp. 568, 3 milyar sejumlah 325 paket.


TABEL. 12 SKPD dengan Kinerja Pengajuan Lelang Terburuk s.d 30 April 2015

No
SKPD
Total Lelang
Belum Mengajukan Lelang
Pimpinan SKPD
Rp (juta)
Jml Pkt
Jml Pkt
Rp (juta)
Persen
1
Dinas Pertanian TPH
   13,036
11
10
 12,236
94.00
Ir. Mokhlis, MSi
2
Disnak dan Keswan
   10,002
11
11
   10,002
       100
Ir. Budi Septiani
3
Dinas Dikpora
   12,483
12
    11
   11,533
    92.39
Ir. Rosiady H.Sayuti, MSc. PhD
4
RSJP
   13,136
     8
7
   12,906
    98.25
dr. Elly Rosila Wijaya
5
Disbudpar
     5,288
13
 13
      5,288
       100
L. Moh. Faozal, S.Sos, Msi
6
Bakorluh
     3,330
    3
2
      3,195
    95.95
Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM
7
Dislutkan
     2,570
4
    4
      2,570
       100
Ir. Aminollah, Msi
8
BPBD
     1,904
4
        4
      1,904
       100
Ir. Wedha Magma Ardhi, MT
9
Dispenda
     1,000
        1
1
      1,000
       100
Dra. Putu Selly Andayani Msi
10
Ktr. Penghubung
         855
        1
1
         855
       100
n.a
11
Dinas Kehutanan
         520
1
     1
         520
       100
Ir. Andi Pramaria, MSi
12
Dishubkominfo
         477
   1
1
         477
       100
Drs. Agung Hartono, MsTr
Sumber: diolah dari data TV Monitor TEPPA NTB posisi 30 April 2015 (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id)
TABEL. 6 SKPD yang Perlu Mendapat Perhatian Karena Nilai Sisa Lelang Masih Besar

No
SKPD
Total Lelang
Blm mengajukan Lelang
Rp (juta)
Jml Pkt
Jml Pkt
Rp (juta)
%
1
RSUP
 32,572
        16
         1
13,942
10.52
2
Distamben
 17,881
   16
      6
12,132
 67.85
3
Disbun
   15,441
        10
          7
   7,091
45.92
4
Dinas Kesehatan
5,179
7
          5
3,222
62.21
5
Biro Umum
     3,806
 11
8
   2,826
74.25
6
Diskop dan UMKM
     1,875
           4
 3
1,425
76.00
Sumber: diolah dari data TV Monitor TEPPA NTB posisi 30 April 2015 (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id)

SJBKJADBKH