10 SKPD PEMPROV MASIH TETAP LAMBAN AJUKAN LELANG KE ULP-LPSE NTB

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah

Disbudpar terlihat mengalami peningkatan kinerja, karena bisa mengajukan lelang untuk 3 paket proyek selama 1 bulan berjalan, sehingga realisasi pengajuan lelangnya mencapai 30,8 persen.

Di Dinas yang dipimpin  Pejabat baru  Lalu M. Faozal yang menggantikan pejabat sebelumnya M. Natsir ini,  per 08 Mei ada penambahan nilai dan paket proyek (1 paket, Rp. 837 jt). Paket proyek ini  baru muncul dan statusnya langsung  sudah verifikasi dokumen. Selanjutnya, per  20 Mei,  dinas  ini telah mengajukan  tambahan lelang  sebanyak 2 pkt.  Jika berpatokan pada nilai awal Rp. 5,288 M, maka jumlah sisa nilai proyek adalah 80,52 persen (relative masih besar, dengan  kinerja hanya 19,5 persen). Namun jika diperhitungkan dengan tambahan paket proyek baru kinerja cukup bagus karena dalam sebulan ada kemajuan 30 persen. Jadi, Disbudpar bisa dikatakan cukup terbantu karena ada  tambahan proyek baru  1 paket senilai  Rp. 837 juta tersebut. Mengenai darimana sumber proyek baru ini, apakah merupakan pengalihan dari proyek Non-Lelang tidak ada informasi tersedia.

Sementara itu,  Dinas Pertanian TPH yang dipimpin Ir. Mohlis, MSi, memperlihatkan adanya kemajuan karena dalam sebulan terakhir bisa mengajukan tambahan lelang sebanyak  2 paket, sehingga kinerja pengajuan lelangnya mencapai 15 persen (sisa 84,94 persen).

Situasi menarik nampak di Dinas Peternakan Keswan yang dipimpin Ir. Budi Septiani. Mirip dengan di Disbudpar,  per 20 Mei, Dinas ini dicatat mengalami penambahan nilai nominal dan jumlah paket proyek senilai Rp. 1,3 Miliar (3 Paket). Sehingga total nilai lelang yang ditangani naik dari Rp. 10,002 miliar menjadi Rp. 11,302 miliar (14 Paket). Ada kemajuan kinerja karena 3 paket proyek baru tersebut langsung dicatatkan berstatus verifikasi dokumen, artinya Dinas sudah mengajukan lelang  3 paket. Sementara mengenai sumber tambahan proyek ini tidak jelas. Namun, karena yang diajukan lelangnya adalah 3 paket baru, maka paket proyek lama senilai Rp. 10,002 miliar (11 paket) yang sebelumnya telah ada di Dinas ini sebenarnya belum ada kemajuan sama sekali atau perkembangan pengajuan lelangnya mandeg.

Akan halnya Dinas Kelautan dan Perikanandibawah koordinasi Ir. Aminollah MSi, sejak Januari hingga pertengahan Mei memang tidak memperlihatkan adanya kemajuan sama sekali.  Meski nilai nominal dan jumlah paket proyek  relative sedang (Rp 2,507 Miliar, 4 Paket), Dinas ini belum mengajukan lelang ke ULP-LPSE NTB bahkan satu paket pun!

Kinerja Dislutkan ini pade doang (sama saja) dengan kinerja 8 SKPD lainnya, yang sama dengan Dinas ini kinerjanya hingga pertengahan Mei (memasuki Triwulan II) masih dibawah 10 persen, bahkan ada yang kinerjanya 0 persen. Berturut-turut, yang kinerja pengajuan lelangnya dibawah 10 persen,  yakni Dinas Dikpora (sisa Rp. 11,533 M/92,39 persen), RSJP (sisa 13,136 M/98,25 persen), Bakorluh (sisa Rp 3,330 M/95,95 persen). Sementara SKPD yang kinerja pengajuan lelangnya nya 0 persen yakni  DIslutkan, BPBD, Dispenda, Kantor Penghubung, Dinas Kehutanan dan Dishubkominfo.

Perlu Obyektif dalam menilai masalah.
Menanggapi wacana  yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, dari Fraksi Partai Gerindra, yang menyarankan  Gubernur mengganti Kepala SKPD yang tidak becus, FITRA NTB memilih tidak mau menanggapinya. Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, sejumlah alasan logis yang mungkin menjadi sebab buruknya kinerja birokrasi sah-sah saja untuk ditempatkan sebagai argument. Namun,  menurutnya akan lebih bermanfaat untuk mencari resolusi tindakan yang tepat jika penilaiannya berbasis hasil assessment (menemu-kenali) masalah secara obyektif. Alih-alih didasarkan pada pandangan subyektif yang rujukannya tidak jelas.

“Ilmu birokrasi sederhana, ya diatas memilih orang yang tepat, dibawah pastikan sistemnya bagus dan bekerja. Pertanyaannya, masalahnya diatas atau dibawah. Kita perlu obyektif dalam menilai masalah. Kami kira ini yang penting menjadi prioritas Pimpinan Daerah agar dapat mengambil tindakan yang tepat,” pungkas Ervyn.