FITRA NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu (29/07) di Tanjung, Lombok Utara. Kegiatan ini terselenggara dalam upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang tranparan, partisifatif, akuntabel, inklusif dan responsive gender melalui instrumen akuntabilitas social di Desa dan Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan olek FITRA NTB dan Seknas Fitra atas dukungan KOMPAK dan DFAT
Ramli Ernanda, Direktur FITRA NTB menyampaikan dalam sambutannya, Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) sudah melakukan piloting program di enam desa di Lombok Utara dan sudah masuk tahap kedua di tahun ini. Program ini harapannya bisa mendukung untuk penguatan akuntabilitas sosial pemerintahan desa.
“Penguatan akuntabilitas sosial ini dilakukan dengan Mendorong keterbukaan dan partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kapasitas BPD, dan mendorong ini menjadi nilai-nilai akuntabilitas yang bisa dilembagakan ditingkat kabupaten” pungkas Ramli
Proses-proses yang sudah dilakukan oleh BPD di desa-desa piloting juga harapannya bisa dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMDes dan rencana-rencana pembangunan lainnya, ungkap Ramli
Selain itu, Hamdi Koordinator program mengungkapkan Selama program berjalan, kami mendapatkan respon positif, kami melihat tumbuhnya kesadaran dan pemahaman warga soal pembangunan desa, ibu-ibu rumah tangga sudah terlibat dalam proses perencanaan dan penggangaran dan berani menyampaikan pendapat di depan publik. Hal ini tentu berdampak pada perbaikan pelayanan public di Desa.
Ia juga menyampaikan model akuntabilitas sosial yang dikembangkan, seperti Sekolah Anggaran Desa, Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD, audit social, dan jurnalisme warga. Sehingga Hamdi menyampaikan rekomendasi dalam diskusi tersebut agar adanya replikasi model sekar desa dan posko aspirasi BPD oleh Pemerintah daerah
Dalam acara tersebut hadir juga Sekretaris BAPPEDA Lombok Utara, Yuni Kurniati Maesarah, dalam sambutannya menyampaikan salah satu tujuan dari pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia pun sempat menyinggung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah desa “apakah kebijakan di level desa sudah menjawab itu (kesejahteraan)?” tanyanya
Akuntabilitas sosial merupakan bagian dari sebuah sistem yang disebut goodgovernance, ungkapnya. Inti dari semuanya adalah keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan adanya transparansi atas pengelolaan keuangan desa, sambung Yuni
Yuni menegaskan akan pentingnya membangun sistem akuntabilitas sosial ini sehingga Ia menyampaikan apa yang dilakukan Fitra ini (sekolah anggaran desa dan posko aduan/aspirasi) sangat bisa direplikasi, menurutnya DP2KBPMD bisa merancang juknisnya.
Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat menghubungi Hamdi, +62 878-6592-1896
