Politik Anggaran Infrastruktur di Daerah

599

Pemerintah Kabupaten Bima selama lima tahun belum melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah, sehingga dampaknya tidak signifikan dalam menggerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persoalannya bukan hanya karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah, melainkan juga lemahnya kualitas perencanaan dan politik penganggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.

DETIL

JudulPolitik Anggaran Infrastruktur di Daerah:
Studi Kasus Pada Infrastruktur Jalan Kabupaten Bima
PeyusunSulistiawati, Eka Juliadin, Nasrudin
PenerbitFITRA NTB, Mataram
Tahun Terbit2021
DownloadBahasa Indonesia – 1 MB Versi bahasa Inggris tidak tersedia

SJBKJADBKH