Pemerintah Kabupaten Bima selama lima tahun belum melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah, sehingga dampaknya tidak signifikan dalam menggerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persoalannya bukan hanya karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah, melainkan juga lemahnya kualitas perencanaan dan politik penganggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
DETIL
Judul | Politik Anggaran Infrastruktur di Daerah: Studi Kasus Pada Infrastruktur Jalan Kabupaten Bima |
Peyusun | Sulistiawati, Eka Juliadin, Nasrudin |
Penerbit | FITRA NTB, Mataram |
Tahun Terbit | 2021 |
Download | Bahasa Indonesia – 1 MB Versi bahasa Inggris tidak tersedia |
SJBKJADBKH