Kredibilitas Rencana Hutang Rp750 M Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen hutang untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satunya fasilitas pinjaman PEN daerah yang disedikan pemerintah sejak tahun lalu dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang terdampak pandemi. Tahun ini, Provinsi NTB mengajukan usulan pinjaman sebesar Rp750 miliar. Meskipun memiliki kemampuan bayar yang cukup baik, Pemprov NTB perlu berhati-hati atas resiko fiskal yang ditimbulkan, dan indikasi perencanaanya yang tidak sejalan dengan kerangka kebutuhan anggaran dalam rencana strategis daerah, khususnya rencana pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar.