Tata Kelola Informasi Anggaran di NTB Perlu Dibenahi

828

Laporan Hasil Monev KI NTB Tahun 2021 merekomendasikan pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana, anggaran dan sumberdaya manusia dalam pelayanan informasi publik di NTB. Selain itu, masih ada kabupaten/kota yang penyediaan informasi kurang optimal dan pemutakhiran informasinya kurang updating. Lebih khusus, adanya sengketa iformasi anggaran yang mendominasi proses Penyelesaian Sengketa Informasi di KI NTB menunjukkan transparansi anggaran masih perlu dibenahi. Untuk mengkonfirmasi hal ini FITRA NTB melakukan sebuah Studi bertajuk Indeks Transparansi Anggaran (ITA). Studi ITA dilakukan melalui teknis reconnaissance (pengintaian) website. Studi difokuskan untuk melihat sejauh mana informasi kunci pada seluruh siklus anggaran terpublikasi dan dimutakhirkan oleh 10 pemerintah Kabupaten/Kota di NTB. Studi ITA dilakukan dalam rentang waktu 1-30 Mei 2022. Hasil studi ini mengejutkan, ITA 10 Kab/kota di NTB tahun 2022 pada sebagian besar indikator dan aspek secara umum terkategori buruk atau tidak transparan. Rata-rata nilai ITA Kabupaten/Kota mencapai 10,74 dari rentang nilai 0 – 100. Seretnya publikasi informasi perencanaan anggaran menjadi penyumbang terbesar buruknya indeks transparansi informasi anggaran daerah. Rata-rata nilai indeks pada aspek ini hanya 3,33. Sementara dari indikator informasi, penyediaan dan update informasi rancangan KUA dan PPAS, baik rancangan awal/murni maupun perubahan menjadi informasi yang paling tidak terbuka. Catatan khusus untuk Kota Bima pada semua aspek dan indikator/jenis informasi yang dinilai, tidak ada satupun yang terpenuhi.

JudulTata Kelola Informasi Anggaran di NTB Perlu Dibenahi
PeyusunTim Fitra NTB
PenerbitFITRA NTB, Mataram
Tahun Terbit2022
DownloadBahasa Indonesia – 1 MB Versi bahasa Inggris tidak tersedia
SJBKJADBKH