NATURAL RESOURCES: Studi Penerimaan Negara pada Sektor Sumber Daya Alam

504

Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Yogyakarta,  September 2017.
Bersama INISIATIF Bandung dan SEKNAS FITRA, pada bulan Mei-Juni  2017 Tim FITRA NTB melaksanakan Studi Penjajakan Penerimaan Negara pada Sektor Sumber Daya Alam (Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan & Kelautan) berlokasi di Pulau Lombok.
 Agenda ini didukung oleh The Ford Foundation dan IBP. Selengkapnya studi ini dilaksanakan di tujuh provinsi, yakni:  Jawa Tengah,  Jawa Timur,  NTB, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur.

Studi ini dilatarbelakangi oleh situasi bahwa Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Namun dalam hal PDRB, kontribusi sektor sumber daya alam proporsinya masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Demikian juga dalam hal anggaran, penerimaan pegara dari kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan hingga saat ini masih belum optimal. Disisi lain, keempat sektor ini memegang peranan sangat penting bagi hidup dan penghidupan puluhan juta rakyat. Rendahnya kontribusi terhadap PDRB dan penerimaan negara serta tingginya jumlah rakyat yang hidup dan menggantungkan diri di keempat sektor tadi menegaskan pentingnya sektor ini. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memaksimalkan pengelolaan sektor-sektor ini agar lebih memberi manfaat pada rakyat, bangsa dan negara.
Sektor sumber daya alam juga sudah lama menjadi perhatian dari banyak pihak. Adapun kelompok kelompok masyarakat sipil yang bekerja pada sisi penerimaan Negara masih fokus pada isu ekstraktif industri, khususnya migas dan tambang,  agar lebih transparan. Pelaku gerakan advokasi anggaran masih terbatas pada organisasi-organisasi intermediary dan belum banyak melibatkan organisasi-organisasi rakyat di akar rumput. Sementara organisasi-organisasi di tingkat komunitas seperti serikat petani, buruh, nelayan, masarakat adat, serikat perempuan belum memilki kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk terlibat dalam gerakan tersebut.  Bahkan transfer pengetahuan dan kapasitas bagi mereka pun masih sangat terbatas. Padahal, mereka merupakan aktor-aktor utama yang berhubungan langsung dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam.
Keluaran yang diharapkan dari Studi ini untuk memetakan dan memperdalam pemahaman mengenai:
1)       Sistem perpajakan retribusi dan perijinan di daerah yang terkait dengan keempat sektor sumber daya alam, baik secara umum atau pun spesifik disetiap pemerintah daerah;
2)      Permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dihubungkan dengan penerimaan negara;
3)      Peta peran, kapasitas dan relasi antar aktor yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan SDA di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, advokasi kebijakan,kampanye publik, riset dan pendidikan-pendidikan kritis dalam upaya memperbaiki pengelolaan anggaran publik
Studi  awal ini diharapkan dapat menjadi baseline data bagi pengembangan agenda advokasi perbaikan tata kelola sumber daya alam pada empat sektor tersebut yang akan didorong oleh SEKNAS FITRA dan INISIATIF bersama jaringan.
Hasil studi ini kemudian diperdalam pada Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam  yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Bulan September 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai organisasi yang selama ini memiliki concern pada 4 sektor tersebut, selain dihadiri oleh jaringan FITRA dan Inisiatif.

SJBKJADBKH