Sepanjang November-Desember 2016, Tim FITRA NTB melaksanakan Riset Local Budget Indeks, berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Riset di NTB juga dilaksanakan di Kabupaten Bima dan Dompu, bersama Tim Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB.
Hasil studi secara nasional telah dilaunching di Jakarta pada 16 Maret 2017, dirangkaian peluncuran Portal Info Anggaran. Acara ini dibuka oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo. Mendagri menyebutkan adanya model transparansi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran untuk sejumlah kepala daerah. Kepala daerah menurut Tjahjo harus mampu beradaptasi terhadap kondisi daerah apalagi untuk menyangkut anggaran.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan launching hari ini, saya kira FITRA telah turut serta membantu pemerintah dalam mengevaluasi anggaran untuk terwujudnya keterbukaan (transparansi),” ujar Tjahjo.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengungkapkan sejak tahun 2008 pihaknya telah melakukan penelitian terhadap 200 hingga 300 kabupaten kota terkait dengan evaluasi pengelolaan transparansi anggaran pemerintah daerah.
Dia juga menyampaikan pengelolaan keuangan di daerah juga harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan juga transparan. Apalagi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bicara soal APBN dan APBD itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat dan memakmurkan rakyat,” tegasnya.
Agenda Riset Local Budget Indeks adalah agenda periodik setiap dua tahun sekali yang dilaksanakan oleh SEKNAS FITRA bersama jaringan di lingkup nasional bersama IBP (International Budget Partnership). Riset ini merupakan bagian dari agenda bersama di lingkup global untuk melakukan penyusunan indeks anggaran internasional, dimana SEKNAS FITRA menjadi bagian dari jaringan advokasi anggaran internasional di Indonesia. Hasil studi bisa diakses pada www.seknasfitra.org
SJBKJADBKH
