Realokasi 517 Miliar Belanja Daerah Untuk Penanganan COVID-19

443

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanganan Dampak Covid-19 Di Kabupaten Lombok Tengah, Oleh: FITRA NTB, SUAKA, FORMAPI

Download PDF

1. PERMASALAHAN

a).Perkembangan Data Covid-19 Lombok Tengah

Berdasarkan data terakhir, setiap 1 orang dari 100 ODP/PDP di NTB berisiko positif tertular Covid-19. Sehingga diperlukan upaya deteksi dini yang lebih massif. Lemahnya efektivitas pengetatan social distancing dan physical distancing di NTB meningkatkan risiko penularan. Salah satu kritik internasional terhadap Indonesia adalah rendahnya cakupan deteksi dini terhadap penyebaran Covid-19. Situasi ini yang menyebabkan tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Keberhasilan Korea Selatan menghambat penyebaran epedemi ini salah satunya karena tingginya cakupan deteksi dini yang dilakukan terhadap penduduk. Jumlah penduduk positif Covid-19 di NTB per 11 April 2020 mencapai 33 orang. Peningkatan jumlah orang terkonfirmasi positif dalam beberapa hari terakhir meningkat signifikan, terutama setelah ketersediaan RT-PCR di laboratorium RUSP NTB.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penularan Covid-19. Pertama,  tingkat kesehatan penduduk Lombok Tengah lebih rendah dari daerah lain, dengan status “TIGA BESAR”: daerah dengan TBC tertinggi di NTB di tahun 2019 (1095 kasus); 53,4% penduduk mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan tahun 2019; angka perokok tertinggi di semua kelompok umur >15 tahun; keikutsertaan asuransi kesehatan terendah (tingkat kepesertaan BPJS-PBI: 31,62% penduduk, dan BPJS-Mandiri 7,86% penduduk). Kedua, mobilitas perpindahan orang, terutama pekerja migrant yang kembali dari luar negeri. Negara-negara tujuan kerja PMI seluruhnya telah terjangkit. Diprediksi sekitar 7000 orang PMI akan kembali ke NTB pada akhir April ini. Penggunaan Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai jalur utama kepulangannya menambah tingkat risiko penularan. Jumlah penduduk yang bekerja di bisnis pariwisata juga perlu menjadi catatan, sebab interaksi dengan para wisatawan luar daerah bahkan luar negeri masih berlangsung pada Februari hingga awal Maret lalu. Terakhir, masyarakat Lombok Tengah yang jauh dari fasilitas kesehatan cenderung enggan memeriksakan diri ke faskes atau tenaga kesehatan. Tapi lebih memlilih mengobati sendiri atau dengan pengobatan tradisional.

Kinerja deteksi dini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah paling rendah di antara semua daerah di NTB. Cakupan jumlah ODP dan PDP terhadap total penduduk di Lombok Tengah hanya sebesar 0,005%. Angka ini jauh lebih rendah dari cakupan kumulatif Provinsi NTB (0,028%). Jumlah ODP di Lombok Tengah tercatat sebanyak 288 orang, PDP sejumlah 11 orang, dan positif tertular Covid-19 sebanyak 1 orang.


Sumber: www.corona.ntbprov.go.id

b).Potensi Risiko dan Dampak Covid-19 di Lombok Tengah

Ahli epidemologi menyatakan bahwa wabah ini diprediksi akan berlangsung kurang lebih 3 bulan ke depan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif diyakini akan terus bertambah. Pemberlakuan social distancing dan physical distancing menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai penularan. Namun strategi ini berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi daerah, dan akan menghantam ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Kelompok rentan terdampak Covid-19, diantaranya rumah tangga miskin dan hampir miskin, penyandang disabilitas, kelompok lansia, dan pekerja informal.

Berikut profil demografi dan social ekonomi Lombok Tengah (BPS, 2019):

  • Jumlah penduduk Lombok Tengah 947.488 jiwa, setara dengan 282.681 rumah tangga.
  • Penduduk miskin per Maret 2019 sebanyak 128.820 orang (13,6%).
  • Sebanyak 29.676 rumah tangga menerima PKH di Lombok Tengah.
  • Jumlah rumah tangga Pra-Sejahtera sebanyak 88 ribu.
  • Penduduk lansia >60 tahun sekitar 9,17%, atau sekitar 86,8 ribu. Sekitar 7,14% (6,2 ribu orang) dari jumlah tersebut berada pada kelompok miskin dan rentan miskin.
  • Jumlah Penyandang Disabilitas sebanyak 3.120 orang.
  • Rata-rata pengeluaran untuk makanan per bulan kelompok rumah tangga miskin dan rentan miskin di Lombok Tengah sekitar 274 ribu rupiah per orang. Dan pengeluaran bukan makanan sekitar 178 ribu rupiah.
  • Pengangguran 11.798 orang, atau sekitar 2,4% dari angkatan kerja.
  • Sekitar 79% angkatan kerja bekerja di sektor informal (berusaha sendiri, buruh, pekerja bebas, dan pekerja keluarga). Rincian berdasarkan sektor usaha: 32% dari 471 ribu bekerja di sektor primer (pertanian), 33% di sektor sekunder (pengolahan), dan 35% di sektor tersier (jasa).
  • Jumlah Usaha Kecil dan Mikro di Lombok Tengah tahun 2019 sebanyak 35.144 unit usaha dengan melibatkan tenaga kerja lebih dari 60 ribu orang, yang sebagian besar (60%) bergerak di industry kerajinan.

Berdasarkan data ini, pembatasan social yang lebih ketat akan sangat berdampak pada perekonomian daerah dan juga ketahanan ekonomi kelompok rentan. Sehingga perlu dipastikan bahwa kelompok rentan terpenuhi kebutuhan hidup minimumnya selama epidemic ini berlangsung, memastikan ekonomi mikro tetap berjalan untuk menjaga denyut ekonomi daerah, dan memastikan layanan dasar bersifat vital dan kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga yang terjangkau, seperti layanan kesehatan, pangan, air bersih, listrik dan bahan bakar.

Pemerintah pusat telah mengambil langkah dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghambat laju penularan dan mempercepat penanganan dampak wabah Covid-19, baik regulasi, kebijakan maupun anggaran. Kebijakan jaring pengaman social dan berbagai insentif serta stimulus lain untuk pelaku usaha sebagai dampak atas goncangan ekonomi. Tak terkecuali pemerintah desa juga akan memberikan bantuan tunai senilao 600 ribu per KK setiap bulan selama 3 bulan menggunakan Dana Desa.

Pemerintah Provinsi NTB juga meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. JPS Gemilang diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp 250 ribu, dan akan disalurkan selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan Juni 2020. Penerima bantuan ini sebanyak 73.000 KK berbasis data KK Desil 1 (Termiskin), Desil 2 (Miskin), dan Desil 3 (Rentan Miskin) yang tidak ter-cover sebagai penerima PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan kouta sebanyak 11.780 KK. Pemprov NTB juga menyediakan bantuan untuk 32.000 KK yang diperuntukkan untuk sektor informal yang terdampak, seperti tukang ojek, korban PHK, PKL/Asongan, pekerja migrant, IKM, PDP dan ODP.

Seluruh bantuan JPS Provinsi NTB, termasuk yang sedang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam bentuk sembako. Padahal masing-masing rumah tangga memiliki kebutuhan yang berbeda selama masa tanggap darurat. Sehingga pemberian bantuan semestinya dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk sembako. Pemberian sembako kurang tepat dan memiliki risiko terjadinya penyelewengan, baik karena kesalahan sasaran penerima, kualitas barang, mekanisme pengadaan barang, maupun ketidak-wajaran harga.

2. KEBUTUHAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN

Sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran Jaring Pengaman Sosial sebesar 44,9 miliar rupiah untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Mengacu pada data-data di atas, secara kasar jumlah rumah tangga Pra-Sejahtera yang belum tercover program jaminan pengaman social, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, sekitar 46.544 rumah tangga. Pemerintah kabupaten berkewajiban memastikan JPS dilaksanakan secara adil dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan minimal untuk menjamin efektifitas penerapan social distancing. Survei BPS menyebutkan, rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan makanan per rumah tangga kelompok miskin dan rentan miskin sekitar 822 ribu per bulan. Atau setidak-tidaknya setara dengan bantuan tunai yang bersumber dari Dana Desa seniali 600 ribu rupiah per KK.

Perlu pemberian stimulus dan insentif bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk memastikan mampu menggerakkan ekonomi local. Stimulus dapat berupa bantuan modal stimulant, subsidi upah tenaga kerja/karyawan, dan jaminan pemerintah untuk menyerap hasil produksi. IKM yang diprioritaskan adalah IKM yang bergerak di bidang usaha yang menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan selama penanganan Covid-19, dan rentan merumahkan tenaga kerjanya. Juga menyerap gabah petani yang saat ini memasuki musim panen untuk pemenuhan stok pangan selama wabah berlangsung.

Alokasi anggaran mandatory spending di bidang kesehatan Kabupaten Loteng pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp303,16 miliar. Angka ini melampaui alokasi minimum 10%, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Alokasi anggaran layanan social dasar kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang dianggarkan dalam APBD Murni Tahun 2020 sebesar 397,97 miliar rupiah (termasuk gaji pegawai). Sementara anggaran kesehatan di luar gaji sebesar 303,16 miliar, atau sekitar 13,1% dari APBD. Anggaran ini terdistribusi di Dinas Kesehatan senilai 273,3 miliar rupiah (55,1%), dan RSUD Praya sejumlah 124,6 miliar rupiah (25,1%).

Anggaran kegiatan untuk promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat sangat kecil (0,1% dari total belanja kesehatan). Begitu pula anggaran untuk pencegahan penyakit (0,2%). Pemda perlu merealokasi anggaran-anggaran kegiatan non-prioritas di bidang kesehatan untuk meningkatkan upaya-upaya mitigasi, pencegahan dan deteksi dini penularan Covid-19, seperti penyuluhan, penyediaan masker gratis, dan pelaksanaan rapid test terhadap orang-orang yang dianggap rentan “membawa virus” dan orang-orang yang rawan terpapar di wilayah rentan. Yang berpeluang untuk direalokasi adalah anggaran program/kegiatan yang diarahkan untuk administrasi dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan layanan. Anggaran yang dapat digunakan segera adalah pos belanja tidak terduga senilai Rp2,5 miliar.


Sumber; APBD Kab. Lombok Tengah Tahun 2020, diolah

Anggaran kuratif dapat direalokasi untuk pemenuhan kebutuhan alkes, obat-obatan maupun APD untuk tenaga medis dan paramedic yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Isu yang sejauh ini berkembang selama penanganan Covid-19 adalah keterbatasan APD bagi tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Selain itu, ketersediaan alat rapid test untuk deteksi dini penularan juga menjadi salah satu pendukung penting.

Sekurang-kurangnya terdapat potensi sumber pembiayaan untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 dalam APBD Lombok Tengah sekitar 115,2 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari DAK Fisik non-Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Dana Insentif Daerah, Belanja Tidak Terduga (BTT), DBH-CHT, dan DBH SDA non-Kehutanan. Seluruh jenis sumber penerimaan daerah tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Anggaran belanja barang dan jasa yang direncanakan dalam APBD Murni 2020 dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19 sekurang-kurangnya sejumlah 53,7 miliar rupiah. Rincian anggaran belanja barang dan jasa yang dapat direalokasi, yaitu belanja pelatihan dan bimbingan teknis (Rp4,35 miliar), belanja makan dan minum Rapat (Rp27,3 miliar), dan perjalanan dinas luar daerah (Rp22 miliar). Pembatasan interaksi social berdampak pada banyaknya kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat terlaksana, seperti rapat-rapat, pelatihan dan perjalanan dinas luar daerah. Sehingga, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebelumnya dapat dialihkan untuk mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19.

Bahkan potensi anggaran yang dapat digunkan untuk penanganan COVID-19 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian APBD 2020 sebesar 517 miliar rupiah. Pemda diminta untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 50% dari belanja modal dan belanja barang dan jasa, serta merealokasi hibah dan bansos yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok masyarakat/ormas/lembaga social masyarakat sebesar 51,4 miliar rupiah.

Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan kegiatan kedaruratan akibat bencana adalah lemahnya akuntabilitas kegiatan dan anggaran bencana. Perpu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keungan untuk Penanganan Covid-19, mmberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (ekskutif) untuk melakukan refocusing, realokasi dan penggunaan APBD, tanpa harus melalui mekanisme pembahasan penyesuaian APBD dengan DPRD. Ketentuan ini berlaku selama penanganan Covid-19. Sehingga, untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pencegahan dan penanganan dampak Covid-19, pemerintah daerah perlu meningkatkan kerja monitoring dan evaluasi, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Pun DPRD memperkuat fungsi pengawasan. Pemda juga perlu menjamin transparansi, dengan memastikan ketersediaan; (1) saluran informasi resmi terkait progress pelaksanaan kegiatan dan anggaran; (2) saluran pengaduan public untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan public kepada pemerintah daerah dalam  penanganan Covid-19.

3. REKOMENDASI

  • Pemda segera mempercepat proses penyesuaian APBD 2020 dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan arahan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.07/2020;
  • Meningkatkan upaya mitigasi risiko dan deteksi dini penularan Covid-19, dengan meningkatkan alokasi anggaran kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Mitigasi dan deteksi dini dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pembagian masker gratis kepada kelompok rentan, dan pekerja informal atau buruh harian yang tetap beraktivitas di luar rumah, serta melaksanakan rapid test massal pada orang-orang yang berpotensi sebagai carrier tanpa gejala dan di wilayah yang rentan;
  • Menyediakan anggaran untuk jaring pengaman social (social safety net) bagi kelompok rentan; rumah tangga miskin dan rentan miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, pekerja informal/buruh dan pelaku pariwisata yang terdampak dalam bentuk tunai dengan nominal sekurang-kurangnya senilai rata-rata pengeluaran bulanan untuk makanan, serta menggunakan mekanisme cash transfer  (menggunakan kartu bantuan) untuk pemenuhan kebutuhan pangan dengan melibatkan BUMDes/kios milik warga di tingkat dusun sebagai stokes dan penyalur.;
  • Menyediakan paket bantuan bagi IKM agar mampu menjalankan proses produksi untuk mempertahankan denyut ekonomi daerah dengan memberikan insentif, baik berupa bantuan modal stimulant, subsidi upah tenaga kerja, dan penyerapan produksi untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang digunakan dalam penanganan Covid-19; dan
  • Melakukan proses pendataan yang partisipatif dan transparan untuk menghindari penyaluran bantuan/program tidak tepat sasaran, dengan melibatkan relawan satgas COVID-19 tingkat desa, dan diverifikasi melalui Musdes;
  • Menyediakan saluran informasi yang mudah diakses dan disampaikan secara periodic terkait perkembangan pelaksanaan dan anggaran penanganan COVID-19 kepada masayarakat. Serta menyediakan saluran untuk pengaduan warga.
  • DPRD Lombok Tengah agar meningkatkan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran penanganan Covid-19
SJBKJADBKH