Jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi NTB setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Provinsi mencatat, jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2019 sebanyak 287 kasus dan kasus kematian 22 orang. Pada tahun 2018, jumlah kasus dan kematian masing-masing 216 dan 24 kasus. Komitmen yang kuat dengan pengalokasian anggaran yang memadai akan mampu menekan penularan dan kematian akibat infeksi virus ini.
Jumlah riil kasus penderita HIV/AIDS diyakini lebih besar dari kasus yang terdata saat ini. Sebab banyak orang dengan gejala HIV/AIDS tidak berani memeriksakan diri karena stigma negatif dari lingkungan sekitar. Kasus HIV/AIDS terbanyak ditemui pada kelompok umur 25-29 tahun. Sedangkan profesi penderita tertinggi adalah wiraswasta, lalu diikuti ibu rumah tangga. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan, sekitar 60 persen adalah kelompok laki-laki dan sisanya perempuan.
NTB memiliki tingkat risiko penularan HIV/AIDS yang tinggi. KPA menemukan puluhan kasus yang menjangkiti para pekerja migran. Sebagai kantong pekerja migran, pemerintah daerah perlu mewaspadai penularan HIV/AIDS. Selain itu, perkembangan pesat pariwisata juga meningkatkan faktor risiko penularan virus mematikan ini.
Komitmen penganggaran pemerintah daerah berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit menular ini. Sejauh ini, seluruh pemerintah daerah telah membentuk komisi penanggulangan AIDS untuk mengkoordinir pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara efektif dan terpadu di daerah. Namun seluruh program penanggulangan semestinya didukung ketersediaan pembiayaan yang memadai untuk berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2008.
Baca Juga: FITRA NTB Sarankan Pemprov NTB Konsisten Penuhi Mandatory Spending Anggaran Kesehatan
Dalam lima tahun terakhir, anggaran kegiatan pencegahan penularan penyakit menular pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB cenderung meningkat. Bahkan pada tahun 2019, anggaran kegiatan ini hampir 1 persen dari belanja Dinas Kesehatan. Sebelumnya, rata-rata anggaran kegiatan ini hanya 0,3 persen dari total belanja Dinas Kesehatan. Anggaran kegiatan ini tidak hanya untuk pencegahan HIV/AIDS, melainkan untuk beberapa penyakit menular lainnya, seperti TB.
Tekan Angka Kematian
Nampaknya anggaran untuk penanganan HIV/AIDS cenderung diarahkan untuk peningkatan jangkauan tes HIV/AIDS. Sebab, terdapat kecendeungan peningkatan alokasi anggaran diikuti dengan peningkatan jumlah kasus.
Penanganan orang dengan HIV/AIDS sepatutnya juga menjadi prioritas utama. Sebab, angka kematian akibat infeksi virus ini di NTB menunjukkan tren meningkat, meskipun alokasi anggaran bertambah lima kali lipat. Sehingga diharapkan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif dapat mengendalikan meluasnya penularan virus yang menyerang imun ini dan menekan angka kematian yang diakibatkan. Salah satunya dengan menyediakan obat anti retroviral yang mencukupi.
