INFO ANGGARAN — Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 1,15 juta jiwa pada 2025, daerah ini baru memiliki 30 puskesmas. Jika mengacu pada rasio ideal satu puskesmas melayani sekitar 30.000 penduduk, pemerintah daerah masih membutuhkan sekitar enam hingga tujuh puskesmas tambahan.
Di tengah kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengubah pendekatan dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Tak hanya berfokus pada penambahan jumlah puskesmas, pemerintah juga mulai melibatkan organisasi penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan agar fasilitas yang dibangun dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Yunardi Prawira, mengatakan penambahan puskesmas diperlukan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
“Kalau menggunakan rasio satu puskesmas melayani sekitar 30 ribu penduduk, maka idealnya Lombok Tengah membutuhkan sekitar 36 hingga 37 puskesmas. Artinya, saat ini kita masih kekurangan sekitar enam sampai tujuh puskesmas,” kata Yunardi, Sabtu (25/7/2026) yang lalu.
Menurut dia, pemerintah tidak ingin pembangunan puskesmas hanya berorientasi pada penyediaan gedung baru. Masukan dari organisasi penyandang disabilitas mulai diakomodasi agar fasilitas yang dibangun lebih ramah bagi semua pengguna.
“Sekalian nanti pembangunan puskesmas yang dua tadi, saya coba masukkan sesuai dengan masukan dan saran dari teman-teman,” ujarnya saat berdialog dengan HWDI NTB dan FITRA NTB di Puskesmas Bonjeruk.
Meski demikian, Yunardi mengakui belum semua rekomendasi dapat diwujudkan karena keterbatasan ruang lingkup pekerjaan dan anggaran.
“Yang halaman mungkin belum bisa karena kita tidak menyentuh area itu. Tempat parkir kemungkinan juga belum bisa. Mungkin reling-reling dulu, kemudian toiletnya yang penting,” katanya saat menjelaskan rencana pembangunan 2 puskesmas baru tahun 2026, yakni Langko dan Aik Darek.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membangun dua puskesmas baru, yakni Puskesmas Langko di Kecamatan Janapria dan Puskesmas Aik Darek di Kecamatan Batukliang. Selain itu, rehabilitasi dilakukan di Puskesmas Praya, Bonjeruk, dan Aik Mual.
Berbeda dengan proyek sebelumnya, rehabilitasi kali ini mulai memasukkan unsur aksesibilitas. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pendampingan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB bersama FITRA NTB melalui Program SPARK.
Dalam proses pendampingan, organisasi penyandang disabilitas mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih ditemui di puskesmas, seperti toilet yang belum aksesibel, belum tersedianya jalur landai (ramp), minimnya rambu penunjuk, hingga meja pelayanan dan area parkir yang belum ramah bagi pengguna kursi roda.
Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni, menilai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih jarang ditemukan di daerah lain yang menjalankan Program SPARK.
“Yang paling kami apresiasi adalah pemerintah benar-benar melibatkan organisasi penyandang disabilitas secara langsung dalam proses perencanaan dan perbaikan layanan. Penyandang disabilitas dapat menyampaikan langsung apa yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Menurut Sri, sebagian besar usulan yang disampaikan tidak memerlukan biaya besar. Penyesuaian sederhana terhadap fasilitas yang sudah ada dinilai sudah mampu meningkatkan akses layanan bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.
Komitmen tersebut mulai ditindaklanjuti di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Praya, Baiq Yusriati, mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah kebutuhan aksesibilitas melalui APBD Perubahan.
Fasilitas yang diusulkan antara lain parkir khusus, toilet aksesibel, rambu penunjuk, penyesuaian area pendaftaran, meja pelayanan yang ramah pengguna kursi roda, hingga loket khusus bagi kelompok rentan.
“Kelompok rentan ini tidak hanya penyandang disabilitas, tetapi juga lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok lain yang membutuhkan pelayanan prioritas. Dengan begitu mereka tidak perlu mengantre lama dan dapat langsung memperoleh pelayanan,” kata Baiq.
Ia mengakui proses pendampingan bersama HWDI NTB dan FITRA NTB telah mengubah cara pandang tenaga kesehatan mengenai kebutuhan penyandang disabilitas.
“Awalnya kami belum sepenuhnya memahami seperti apa kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun melalui konsultasi dan diskusi yang terus dilakukan, kami mulai memahami hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan kami,” ujarnya.
Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa peningkatan layanan kesehatan tidak lagi hanya diukur dari bertambahnya jumlah puskesmas. Di tengah kebutuhan penambahan sekitar tujuh puskesmas baru, pemerintah juga mulai memastikan setiap fasilitas kesehatan dirancang agar lebih inklusif, sehingga dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, maupun kelompok masyarakat lainnya.[]
