Serapan belanja daerah di NTB relatif lamban hingga awal kuartal terakhir 2021, khususnya belanja modal dan belanja bantuan sosial. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan yang secara absolut bertambah pada tahun ini.
Secara agregat, realisasi belanja daerah seluruh pemda di NTB mencapai Rp11,9 triliun atau sekitar 56,2 persen dari target pada APBD Murni. Dibandingkan dengan serapan belanja daerah secara nasional dengan capaian sekitar 49 persen, capaian tersebut masih jauh lebih baik. Hanya kabupaten Lombok Timur yang tercatat memiliki serapan belanja daerah terendah di NTB dengan realisasi sekitar 48 persen atau sebesar Rp1,5 triliun dari anggaran belanja daerah yang mencapai Rp3,1 triliun.
Dari keseluruhan jenis belanja, pengeluaran untuk belanja pegawai merupakan yang tertinggi. Jenis belanja tetap ini terealisasi sekitar 68 persen. sedangkan jenis belanja lain pada kelompok belanja operasional rata-rata terserap sekitar 42 persen.
Sementara itu, serapan jenis belanja yang diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 jauh lebih rendah, seperti belanja modal yang baru terserap sekitar 32,8 persen, belanja bantuan sosial terealisasi sekitar 29,8 persen, dan belanja tidak terduga (BTT) baru terserap sekitar 47 persen.
