Koalisi KUSUKA Nelayan (Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan) di NTB telah menandatangani kerja sama dengan Ombudsman Perwakilan NTB, Sabtu (16/10) lalu di Hotel Montana, Senggigi di sela Pelatihan Penguatan Posko Pengelolaan Aduan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Timur dan Lombok Utara.
Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda mewakili Koalisi yang terdiri dari Fitra NTB, DPD KNTI Lombok Timur dan DPD KNTI Lombok Utara mengatakan, bahwa kerja sama dengan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dimaksudkan untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dalam implementasi kebijakan dan program BBM Bersubsidi bagi nelayan kecil tradisional di NTB.
Sebab, berdasarkan hasil survei KNTI pada Mei lalu di NTB menemukan bahwa akses nelayan kecil terhadap BBM subsidi sangat terbatas karena beragam persoalan. Pertama, terbatasnya administrasi kapal dan usaha perikanan yang dimiliki nelayan kecil sebagai syarat pembelian BBM subsidi, seperti pas kapal, bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP), maupun Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Beberapa nelayan mengaku, prosedur dan waktu pengurusan pas kapal sangat ribet dan panjang.
Kedua, terbatasnya titik akses BBM atau SPBU Nelayan yang tersedia di dekat perkampungan nelayan. Ditambah lagi, hampir seluruh nelayan kecil tradisional di NTB menggunakan bahan bakar premium. Sementara kuota premium sangat terbatas, dan terkadang harus bersaing dengan para pengecer.
Sehingga subsidi BBM jenis solar yang dialokasikan pemerintah hingga 1,8 juta kilo liter setiap tahun secara nasional belum dinikmati oleh nelayan kecil. Tahun lalu, volume BBM subsidi untuk nelayan yang terserap hanya sekitar 500.000 kilo liter atau 26%. “Jadi, menyelesaikan persoalan BBM untuk nelayan kecil ini sejalan dengan strategi penurunan angka kemiskinan di wilayah pesisir, melalui menekan biaya input produksi usaha menangkap atau budidaya skala kecil yang dikerjakan nelayan,” imbuhnya.
Berdasarkan berbagai studi menyebutkan, fluktuasi harga BBM sangat berpengaruh terhadap tingkat keuntungan dan kesejahteraan nelayan. Sebab, rata-rata pengeluaran BBM untuk usaha nelayan sekali melaut sekitar 60%-70% dari keseluruhan biaya input produksi.
Koalisi berharap, pemerintah daerah dan desa dapat memfasilitasi kelompok nelayan kecil tradisional dalam meningkatkan akses mereka pada BBM bersubsidi sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui kebijakan dan anggaran.[]
