Nasib Suram Mengancam Nelayan Tradisional

1274

Ekonomi nelayan tradisional ikut merasakan dampak wabah pandemic COVID-19. Sebagai bagian dari kelompok pekerja informal, pendapatan harian mereka terpangkas. Harga ikan terjun bebas hampir separuh dari harga normal. Situasi ini terjadi secara nasional, termasuk ribuan rumah tangga nelayan tradisional di Kabupaten Lombok Timur.

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur, jumlah nelayan tradisional di Lombok Timut tercatat sekitar 7 persen dari total 19 ribuan nelayan. DKP Provinsi NTB menyebutkan, pada tahun 2019, jumlah nelayan di Lotim sebanyak 16,3 ribu orang. Sekitar 3,5 ribu di antaranya nelayan kecil. Mereka sangat bergantung dari hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Dari tangan mereka, kebutuhan protein hewani dengan harga terjangkau dipasok ke pasar-pasar tradisional hingga ritel modern, bahkan restoran dan rumah-rumah makan. Tapi, bencana non-alam Covid-19 meningkatkan kerentanan mereka terjerembab dalam kemiskinan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat, harga ikan tangkapan nelayan tradisional turun hingga 50 persen sejak wabah Corona merebak, termasuk harga garam. Kondisi ini diakibatkan oleh turunnya permintaan di pasaran. Ikan tangkapan tidak sepenuhnya terserap untuk kebutuhan rumah makan, restoran atau kebutuhan konsumsi rumah tangga. Rumah makan, restoran berhenti beroperasi. Pengunjung pasar-pasar tradisional juga berkurang akibat pembatasan social.

Bukan hanya masalah harga yang dikeluhkan nelayan, tangkapan juga berkurang. Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lombok Timur Amin Abdullah dalam diskusi online bertajuk “Peran Nelayan Lombok Timur dalam Melewati COVID-19”, yang diselenggarakan DPD KNTI NTB dan International Budget Partnership pada Selasa lalu (19/5), menjelaskan, beberapa nelayan di Lombok Timur tidak melaut karena ikut terdampak pembatasan akses wilayah penangkapan, terutama wilayah lintas provinsi, seperti di perairan Sumba. Bahkan pembatasan juga berlangsung antar pulau dan kecamatan. Sehingga nelayan menumpuk di Selat Alas. Tapi, Kepala DKP Lotim menjelaskan, akses penangkapan ikan tidak berdampak bagi nelayan kecil, kecuali nelayan dengan kapal besar yang menangkap ikan di perairan laut Sumba yang memiliki kebutuhan untuk berlabuh di pelabuhan ikan setempat untuk mengisi perbekalan.

Penurunan harga dan berkurangnya hasil tangkapan tidak akan cukup untuk menambal beban biaya operasional dan memenuhi kebutuhan harian keluarga nelayan. Goncangan ekonomi akibat bencana alam maupun perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Pada tahun 2018 lalu saat pulau Lombok dihantam bencana gempa bumi, hasil tangkapan ikan nelayan Lombok Timur turun drastis. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 tercatat hasil tangkapan ikan sebanyak 16,2 ribu ton atau meningkat 6,6% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018, alih-alih meningkat, jumlah tangkapan ikan berkurang sekitar satu ton. Pandemi Covid-19 yang belum dipastikan kapan akan berakhir diyakini akan menambah suram kondisi kesejahteraan nelayan kecil. Kelompok nelayan berharap pemerintah menyiapkan skema kebijakan untuk meringankan dampak pandemik ini.

Padahal di situasi normal, ekonomi nelayan Lotim cukup diandalkan dalam menggerakan perekonomian daerah. Tren nilai tukar nelayan (NTP) di Lotim sepanjang tahun 2019 di atas 100, atau rata-rata 118,3. Angka ini mengindikasikan kemampuan daya beli rumah tangga nelayan di Lotim cukup baik. Tren bulanan NTP cenderung meningkat pada bulan Mei hingga Juni. Dengan situasi terkini, pendapatan nelayan tidak akan sebaik tahun lalu.

Sektor Penopang Ekonomi Daerah

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penopang utama ekonomi Kabupaten Lombok Timur. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Lombok Timur sekitar 27 persen pada tahun 2019, disusul perdagangan besar dan eceran 17,5%. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari sektor unggulan ini menjadi salah satu strategi dalam mendukung tercapainya misi ke-3 RPJMD Lombok Timur, yaitu menumbuh-kembangkan perekonomian, bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan suber daya lainnya.

Di sektor perikanan, pemda Lombok Timur akan focus menyelesaikan tiga persoalan pokok, yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil nelayan, belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya, dan belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan. Dua program prioritas yang disiapkan adalah program penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan, dan program penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Indikator kinerja utama (IKU) sektor perikanan ini pada tahun 2020 masing-masing peningkatan produksi dengan target 16,3 ribu ton ikan tangkap dan 44,3 ribu ton ikan budidaya.

Namun, dukungan anggaran untuk sektor perikanan yang sangat kecil tidak menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu sektor prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata alokasi anggaran sektor perikanan hanya 0,3 persen dari APBD, dengan pertumbuhan yang cenderung fluktuatif dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017 anggaran perikanan sebesar Rp7,2 miliar, lalu menurun 4,6% pada tahun berikutnya menjadi sekitar Rp6,9 miliar. Padahal pada tahun yang sama, nominal belanja daerah meningkat 8,8% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam APBD Murni 2020, alokasinya meningkat hanya 0,7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp8,3 miliar.

Grafik. Tren Alokasi Anggaran Sektor Perikanan Kabupaten Lombok Timur

Sumber: APBD Lombok Timur, diolah.

Anggaran Sektor Perikanan Terpangkas

Sebagian besar anggaran sektor perikanan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji dan belanja aparatur lainnya. Namun tren alokasinya cenderung menurun dalam empat tahun terakhir, sehingga ruang alokasi untuk membiayai belanja program prioritas sektor perikanan semakin membesar. Sementara itu, alokasi anggaran program peningkatan produksi perikanan tangkap rata-rata 26% per tahun, perikanan budidaya 21%, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 5%. Pada tahun 2020, dua program prioritas sektor perikanan ini masing-masing Rp2 miliar. Nominal ini berbeda dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD 2018-2023 untuk masing-masing program tersebut, yaitu Rp3,3 miliar dan Rp1,1 miliar.

Grafik. Tren Orientasi Belanja Sektor Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2017-2020

Sumber: APBD Lombok Timur, diolah.

Anggaran yang berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi nelayan tradisional cenderung meningkat, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2020 dialokasikan sekitar Rp 2,7 miliar, yang terdiri dari tiga jenis program, yaitu program penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan Rp1,9 miliar, program pengembangan perikanan tangkap Rp 25 juta, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Rp576,7 juta, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Rp65,8 juta.

Namun imbas kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, anggaran sektor perikanan terpangkas signifikan. Kepala DKP Kabupaten Lombok Timur Ir. Haryadi menjelaskan, anggaran sektor perikanan sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), selebihnya bersumber dari PAD untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, hanya sekitar 30% DAK yang terekskusi sebelum adanya instruksi penghentian lelang pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK. Proyeksi penerimaan PAD yang akan terjun bebas juga akan berdampak pada pengurangan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Padahal, menurut Dekan FPIK Universitas Gunung Rinjani Subhan, ketahanan ekonomi nelayan bergantung pada kuatnya intervensi program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini juga diamini oleh Amin Abdullah. Menurutnya, salah satu solusi ke depan adalah mempercepat penetapan peraturan daerah sebagai turunan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, baik di tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Timur. Amin menambahkan, dalam jangka pendek pembukaan keran ekspor baby lobster oleh pemerintah akan menjadi pilihan para nelayan, meskipun harga juga turun drastic. Situasi ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan.

Sementara itu, sekjen Fitra NTB Ramli Ernanda merekomendasikan untuk jangka pendek selama masa tanggap darurat ini, pemda perlu mengambil beberapa langkah berikut; Pertama, memberikan fasilitas atau subsidi untuk mengurangi biaya operasional nelayan. Akses nelayan terhadap bahan bakar menjadi salah satu hambatan yang dihadapi nelayan. Selain itu, menurut Ketua DPD KNTI NTB Dedy Sophian, akses nelayan kecil terhadap fasilitas pembiayaan lembaga keuangan milik pemerintah, baik BUMN, BUMD, maupun BUMDes juga sangat terbatas. Pemda juga perlu segera menyediakan bantuan alat pendingin (cold storage) agar ikan hasil tangkapan yang belum terserap pasar tidak cepat membusuk. Kedua, menjamin akses pangan sehat dan terjangkau bagi keluarga nelayan. Rumah tangga nelayan tradisional harus dimasukkan sebagai kelompok prioritas penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang disiapkan pemerintah, baik dalam bentuk pangan maupun tunai. Untuk itu, ketersediaan data dan kajian cepat akan sangat membantu dalam perumusan kebijakan ini. Terakhir, menjamin kepastian pasar atas hasil tangkapan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan memasukkan hasil produksi perikanan sebagai salah item JPS bahan pangan yang disalurkan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Ramli menyayangkan pemangkasan anggaran di sektor perikanan sebagai dampak refocusing APBD 2020 untuk penanganan COVID-19. Ramli berharap, pemda Lotim dapat menyediakan anggaran yang memadai untuk sektor perikanan, baik selama tanggap darurat maupun pada masa pemulihan. Sebab, produksi sektor perikanan dan kelautan, beserta subsector lain di sektor pertanian tidak terdampak signifikan dan akan menjadi penopang utama ekonomi daerah sepanjang pandemic ini. Ramli mengusulkan agar pemda Lotim mengalokasikan sekurang-kurangnya 1% dari APBD dialokasikan untuk sektor perikanan. Alokasi anggaran tersebut dapat diarahkan untuk penguatan kelembagaan nelayan tradisional, pembentukan koperasi wanita nelayan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang berfokus pada industrialisasi hasil perikanan dan kelautan. Upaya-upaya ini sebagai bagian dari mitigasi dan penguatan ketahanan ekonomi nelayan menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim yang terus mengancam.

Dalam kondisi tanggap darurat ini, keberpihakan pemerintah daerah kepada kelompok-kelompok rentan, seperti nelayan tradisional sedang diuji. Pun menilai capaian efektivitas upaya mitigasi yang telah dilakuksan selama ini atas potensi risiko serta dampak bencana maupun perubahan iklim yang mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat pesisir.

SJBKJADBKH